I. TUGAS PEREKONOMIAN
INDONESIA
Kelompok :
-
DEVITA TRIE CAHYANI
(21216885)
-
KURNIA TRYANTI (23216971)
-
RIVAN RIZKY MAULANA (26216519)
-
SETIYANTO HARTONO
(26216947)
-1EB21-
SOFTSKILL PEREKONOMIAN INDONESIA
UNIVERSITAS GUNADARMA
KALIMALANG
2017
PENGERTIAN PDBSOFTSKILL PEREKONOMIAN INDONESIA
UNIVERSITAS GUNADARMA
KALIMALANG
2017
Produk Domestik Bruto (PDB) adalah menghitung hasil produksi suatu
prekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Semua
faktor produksi yang berlokasi dalam perekonomian tersebut outputnya
diperhitungkan dalam PDB. Akibatnya PDB kurang memberikan gambaran tentang
berapa sebenarnya output yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik
perekonomian domestik.
PDB
menggambarkan nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh
ekonomi pada periode waktu terukur, termasuk konsumsi pribadi, pembelanjaan
pemerintah, persediaan pribadi, setoran biaya konstruksi dan balance
perdagangan luar negeri (ekspor ditambahkan, sedangkan impor dikurangkan).
Ø Rumus PDB Pendekatan
Produksi
Y
= (Q1 × P1) + (Q2 × P2) + (Q3 × P3) + … + (Qn × Pn)
Keterangan :
Y = Pendapatan Nasional
Q1, Q2, Q3, dan Qn =
jumlah jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n
P1, P2, P3, dan Pn =
harga jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n
Ø
Rumus PDB
Pendekatan Pendapatan
PN = w + i + r + π
W : wage(upah/gaji)
I : interest(bunga modal)
R : rent( sewa)
π : profit (laba)
I : interest(bunga modal)
R : rent( sewa)
π : profit (laba)
Ø Rumus PDB Pendekatan
Pengeluaran
PDB =
C + I + G + (X-M)
Keterangan
C : Konsumsi rumah tangga
I
: Investasi
G
: Konsumsi pemerintah
X :
Ekspor
M : Impor
Dari rumus berdasarkan pendekatan pengeluaran, dapat
dijelaskan bahwa apabila konsumsi bertambah maka akan berpengaruh pada PDB yang
akan meningkat pula. Begitu juga dengan Investasi, pengeluaran pemerintah dan
ekspor bersih apabila mengalami peningkatan maka jumlah PDB akan meningkat, hal
ini dikarenakan komponen-komponen tersebut berada dalam satu fungsi linier.
Oleh karena itu, setiap negara selalu berusaha untuk meningkatkan konsumsi,
investasi, pengeluaran pemerintah, dan nilai ekspor bersih.
II.
Contoh yang bekaitan
dengan PDB
PDB dan Kesejahteraan Seandainya kita berada dalam suatu kota
dengan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi, maka kita akan mendorong agar
pihak kepolisian diberikan anggaran yang lebih besar untuk menekan angka
kriminalitas tersebut. Karena konsumsi pemerintah (termasuk kepolisian)
merupakan salah satu penyumbang angka PDB, maka kota kita merupakan kota dengan
PDB yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain yang tingkat
kriminalitasnya rendah. Pertanyaan berikutnya adalah apakah benar logika
kita menyatakan bahwa semakin tinggi kriminalitas maka PDB semakin tinggi pula
atau sebaliknya. Kelemahan-kelemahan PDB terkait dengan kapabilitasnya dalam
melingkupi fenomena sosial sudah menjadi perhatian beberapa ahli. Anheier
dan Stares (2002), Fleurbaey (2009), dan Michaelson et al. (2009) dalam de Leon
dan Boris (2010:3) menyatakan bahwa PDB melupakan variasi kekayaan, aliran
pendapatan internasional, produksi jasa rumah tangga, kerusakan lingkungan, dan
banyak faktor penentu kesejahteraan seperti kualitas hubungan sosial, keamanan
ekonomi, keamanan pribadi, kesehatan, dan harapan hidup. Santosa (2010)
menilai sangat mungkin terjadi PDB yang tinggi namun ekonomi masyarakat malah
merosot. Hal ini diperkuat oleh Eurodiaconia (2011) yang mengingatkan
bahwa memperlakukan kesejahteraan dan PDB secara setara dapat menyebabkan
kekeliruan dalam menetapkan indikator masyarakat mampu.
Jadi
dapat disimpulkan PDB kurang memberikan gambaran tentang berapa sebenarnya
output yang dihasilkan oleh faktor – faktor produksi milik perekonomian
domestik.
III.
PERTUMBUHAN
DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI INDONESIA
Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi dimana terjadi peningkatan produk
domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi dikatakan
meningkat apabila persentase kenaikan PDB pada suatu periode lebih besar dari
periode sebelumnya. Kenaikan PDB tersebut tidak disertai perhitungan
persentasenya terhadap tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi pertumbuhan ekonomi
adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan PDB suatu negara tanpa memandang
apakah kenaikan tersebut lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk.
Pertumbuhan
ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja
dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga
harus disertai dengan program pembangunan sosial .
Dalam GBHN, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Indikator untuk mengukur kesejahteraan adalah National Income.
Awal
pembangunan ekonomi suatu Negara dengan prioritas:
·
Pertumbuhan
ekonomi
·
Distribusi
pendapatan
Proses
pembangunan ekonomi merubah struktur ekonomi secara mendasar:
·
Sisi
permintaan agregat, pendalaman struktur ekonomi didorong oleh peningkatan
national income yang berpengaruh terhadap selera masyarakat yang terefleksi
dalam pola konsumsinya.
·
Sisi
penawaran agregat, faktor pendorong utamanya adalah perubahan teknologi,
peningkatan SDM, dan penemuan material baru untuk produksi.
Menurut Dumairy struktur perekonomian suatu negara dapat dilihat dariu
berbagai sudut tinjauan. Setidak-tidaknya struktur perekonomian dapat dilihat
dari empat sudut tinjauan, yaitu tinjauan makro-sektoral, tinjauan keuangan,
tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, dan tinjauan birokrasi pengambilan
keputusan.
Tinjauan
makro-sektoral dan keuangan merupakan tinjauan ekonomi murni sedangkan tinjauan
kenegaraan dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan adalah tinjauan di
bidang politik. Berikut penjelasannya:
Ø Struktur
Ekonomi Dari Tinjauan Makro-Sektoral
Berdasarkan
tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris,
industri, atau niaga. Hal ini tergantung pada sektor apa/mana yang dapat
menjadi tulang punggung perekonomian negara yang bersangkutan. Dilihat secara
makro sektoral dalam bentuk produk domestik bruto maka struktur perekonomian
Indonesia dam[ppai tahun 1990-an masih agraris, namun sekarang sudah
berstruktur industri.
Struktur perekonomian Indonesia yang industrialisasi pada
saat ini sesungguhnya belum mutlak, tetapi masih sangat dini. Industrialisasi
di Indonesia barulah berdasarkan kontribusi sektoral dalam membentuk PDB atau
pendapatan nasional. Industrialisasi yang ada belum didukung dengan kontribusi
sektoral dalam penerapan tenaga dan angkatan kerja. Apabila kontribusi sektoral
dalam menyumbang pendapatan dan dalam penerapan tenaga kerja diperbandingkan,
maka struktur ekonomi Indonesia ternyata masih dualisme.
Boeke seoang ekonom
Belanda mengatakan bahwa perekonomian Indonesia berstruktur dualistis. Sebab
dari segi penyerapan tenaga kerja dan sumber kehidupan rakyat (53,69%),
sedangkan sektor industri pengolahan hanya menyerap 10,51% tenaga kerja.
Ø Struktur
Ekonomi Dari Tinjauan Keruangan
Pergesern sturktur
ekopnomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya dengan keruanngan,
ditinjau dari sudut pandang keruangan, struktur perekonomian telah bergeser
dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan. Hal ioni dapat kita lihat
dan kita rasakan sejak Pelita I hingga era reformasi sekarang ini. Kemajuan
perekonomian di kota-kota jauh lebih besar dibandingkan dengan di pedesaan.,
hal ini disebabkan pembangunan industri-industri pengolahan di daerah perkotaan
dan juga makin berkembangnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi.
Dengan demikian
jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pedesaan menjadi lebih sedikit, hal ini
bukan semata-mata karena perpindahan pendudik dari pedesaan ke kota untuk
bekerja di pabrik-pabrik tetapi juga karena mekar dan berkembangnya kota-kota
khusunya di pulau Jawa sehingga terjadi penumoukan penduduk disini. Disamping
itu juga kehidupan masyarakat sehari-hari semakin modern yang tercermin dari
perilaku konsumtif masyarakat dan juga penerapan teknologi modern untuk proses
produksi oleh perusahaan-perusahaan.
Ø
Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Penyelenggaraan Kenegaraan
Struktur ekonomi
dapat pula melihatnya dengan tinjauan penyelenggraan kenegaraan. Ditinjau dari
sini maka struktur perekonomian dapat dibedakan menjadi struktur etatis,
egaliter, atau borjuis. Predikat ini bergantung pada siapa atau kalangan mana
yang menjadi pemeranm utama dalam perekonomian yang berangkutan, yaitu bisa
pemerintah/negara, bisa rakyat kebanyakan atau kalangan pemodal dan usahawan.
Struktur ekonomi Indonesia sejak awal Orde Baru hingga
pertengahan dasawarsa 1980-an berstruktur etatis dimana pemerintah atau negara
dengan BUMN dan BUMD sebagai kepanjangan tangannya, merupakan pelaku utama
perekonomian Indonesia. Baru mulai pertengahan dasawarsa 1990-an peran
pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara
eksplisit dituangkan melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk
berperan lebih besar dlam perekonomian nasional.
Struktur ekonomi
ini arahnya untuk sementara adalah ke perekonomian yang berstruktur borjuis,
dan belum mengarah ke struktur perekonomian yang egaliter, karena baru kalangan
pemodal dan usahawan kuatlah yang dapat dengan cepat menanggapi undangan dari
pemerintah tersebut. Maka akibatnya terjadi ekonomi konglomerasi dimana hanya
beberapa orang pemodal kuat yang mengendalikan sektor-sektor ekonomi di
Indonesia, yang dampaknya kita rasakan sekarang yaitu ambruknya perekonomian
Indonesia karena tidak terkendalinya investasi-investasi yang dananya berupa
pinjaman dari luar negeri.
Pada era revormasi
ini struktur ekonomi Indonesia diarahkana pada strruktur ekonomi egaliter
dimana seluruh penggerak roda perekonomian dilibatkan dalam membangun
perekonomian Indonesia. Misalnya dengan memperkuat peran usaha-usaha koperasi,
pengusaha mikro, kecil; dan menengah karena mereka dianggap pelaku-pelaku
ekonomi yang tahan menghadapai krisis ekonomi, dan dianggap sebagai pelaku-pelaku
ekonomi yang mampu menjadi penyangga perekonomian Indonesia.
Ø Struktur
Ekonomi Dari Tinjauan Birokrasi Pengambilan Keputusan
Struktur ekonomi
dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambila keputusan. Dilihat
dari sudut tinjauan ini, struktur ekonomi dapat dibedakan menjadi struktur
ekonomi yang terpusat (sentralisasi) dan desentralisasi.
Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan
keputusan, dapat dikaikan bahwa struktur perekonomian Indonesia selama era
pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah sentralistis. Dalam struktur
ekonomi yang sentralistis pembuatan keputusannya lebih banyak ditetapkan oleh
pemrintah pusat atau kalangan atas pemerintahan. Pemerintah daerah atau
kalangan pemerintahan dibawah, beserta masyarakkkat dan mereka yang tidak
memiliki akses ke pemrintahan pusat, cenderungnya mereka hanya menjadi
pelaksana saja, dan dalam pembuatan perencanaan hanya sekedar sebagai
pendengar.
Struktur birokrasi
pengambilan keputusan yang sentralistis ini terpelihara rapi selama
pemerintahan orde baru, hal ini
disebabkan oleh budaya atau kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik.
Walaupun Indonesia sudah merdeka stengah abad dan menuju era globalisasi namun
budaya ini masih sulit untuk ditngalkan, dan bahkan cenderung dipertahankan.
Struktur
perekonomian yang etatis dan sentralistis berkaitan erat. Pemerintah Pusat
menganggap bahwa Pemerintah Daerah belum cukup mampu untuk diserahi tugas untuk
melaksanakan pembangunan ekonomi. Argumentasi yang sering dijadikan legitimasi
adalah karena sebagai negara sedang berkembang yang barau mulai melakukan
proses pembangunan. Sehingga dalam kondisi yang demikian diperlukan peran
sekaligus dukungan pemerintah sebagai agen pembangunan, sehingga menjadikannya
etatis, dan sekaligus dibutuhkan pemerintahan yang kuat. Namun demikian sejak awal pembangunan jangka
panjang tahap kedua (PJP II) struktur perekonomian yang etatis dan sentralistis
tersebut secara berangsur mulai berkurang kadarnya.
Keinginan untuk
melakukan desentralisasi dan demokratisasi ekonomi makin besar. Perubahan rezim
pemerintahan dari orde baru ke rezim pemerintahan era reformasi telah membawa
angin segar bagi pemerintahan di daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi.
Hal ini seiring dengan mulai diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan telah
diubah menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi
perubahan struktur perekonomian yang etatis menjadi egaliter, yang tadinya
sentralistis menjadi desentralistis.
IV.
DINAMIKA SEJARAH PERTUMBUHAN EKONOMI
Dinamika
sejarah pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak orde baru hingga sekarang dapat di
singkat sebagai berikut:
§
Konsentrasi
ekonomi pemerintahan ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui pembangunan
§
Tahun
1966-1968 upaya-upaya pemulihan stabilitas ekonomi, sosial dan politik terutama
rehabilitasi ekonomi
§
1969
repelita 1 ( rencana pembangunan lima tahun pertama) tujuan utama : membuat
indonesia menjadi swasembada
Dampak awal cukup mengagumkan , laju pertumbuhan ekonomi
rata rata 7%
§
Tahun
1980 an : perubahan sistem perekonomian dari sentralisasi menjadi
desentralisasi, sektor swasta semakin besar, PMA berdatangan.
§
Pemerintahan
transisi (1997-1998)
Pada tahun 1997
terjadi krisis nilai tukar baht terhadap dollar , peristiwa ini kemudian
menyeret situasi keuangan asia termasuk krisis yang melanda keuangan indonesia,
indonesia kemudian meminta bantuan IMF namun situasi semakin buruk dengan
melemahnya nilai rupiah, krisis diindonesia kemudian meluas kepada masalah
tidak hanya moneter tetapi juga politik dan keamanan.
§
Pemerintahan
reformasi (1999-2001)
Tahun 1999 Abdurahman wahid (Gus Dur) terpilih sebagai presiden,
pada awal kepemimpinannya kepercayaan investor mulai membaik,
Tahun 2000 kondisi mulai stabil. Laju pertumbuhan hampir
5%, laju inflasi rendah, suku bunga bank indonesia rendah.
Tahun 2001 indikator ekonomi memburuk , kurs rupiah Rp
2000 menjadi Rp 7000 bahkan tahun 2001 mencapai Rp 10.000. cadangan devisa
menurun dari US$29 milyar menjadi 28,87 milyar US$
§
Tahun
2008
Diinonesia imbas krisis mulai terasa menjelang akhir
tahun 2008. Perekonomian indonesia masih dapat tumbuh sebesar 6,1%
§
Tahun
2015
Dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2015 perekonomian
indonesia ditingkat sektor riil , baik itu usaha kecil, menengah maupun besar
mengalami kelesuan yang luar biasa.
§ Tahun 2016
Pada tahun ini beberapa menteri mengatakan bahwa ekonomi
indonesia sedang baik baik saja. Selain itu anggaran kementrian yang saat ini
dipangkas Rp. 133,8 triliun untuk penghematan negara guna membiayai proyek
proyek prioritas.
§
Tahun
2017
Menghadapi kondisi ekonomi indonesia saat ini harus lebih
berhati-hati . kehati-hatian ini tercermin pada kebijakan APBN 2017. Asumsinya
sangat konservatif defisit APBN 2017
yang didesain pada 2,4% menggambarkan suatu keseimbangan . presiden
mengiginkan APBN 2017 lebih banyak belanja pada aktifitas produktif ,
infrastruktur, human capital, pendidikan, kesehatan , dan transfer ke desa.
Tahun 2017 ini kita tidak punya lagi tambahan penerimaan dari tax amnesty .
V.
FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
INDONESIA
Para ekonom
aliran Klasik telah lama dan terus – menerus mempelajari gelaja pertumbuhan
ekonomi. Karenanya, sangat baik untuk melihat pandangan mereka tentang faktor –
faktor apa saja yang memengaruhi pertumbuhana ekonomi. Dalam pembahasan teori
produksi (di pengantar teori ekonomi mikro), kita telah di perkenalkan dengan fungsi
produksi Klasisk sederhana :
Q = f (K,L)
Dimana :
Q = output
K = barang modal
L = tenaga kerja
Untuk analisis pertumbuhan ekonomi
(analisis makro), model klasik tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut,
sehingga kita dapat menulis persamaan,
Q
= f (K,L,T,U,M,W,I)
Dimana
:
Q =
output atau PDB
K =
barang modal
L =
tenaga kerja
T =
teknologi
U =
uang
M =
manajemen
W =
kewirausahaan
I =
informasi
Persamaan diatas secara sederhana
menunjukan faktor – faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Berikut kita
bahas secara ringkas satu demi satu faktor – faktor penentu pertumbuhan ekonomi
tersebut.
1. Barang Modal
Agar ekonomi bertumbuh, stok barang modal harus ditambah,
karena itu salah satu upaya pokok untuk meningkatkan investasi. Yang juga harus
diingat adalah pertumbuhan ekonomi baru dimungkinkan jika investasi neto lebih
besar daripada nol. sebab jika investasi neto sama dengan nol perekonomian
hanya bisa berproduksi pada tingkat sebelumnya . akan lebih baik lagi, jika
penambahan kuantitas barang modal juga
disertai peningkatan kualitas.
2. Tenaga Kerja
Sampai saat ini , khusus di negara sedang
berkembang(NSG), tenaga kerja (TK) masih merupakan faktor produksi yang sangat
dominan penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh pada terhadap
peningkatan output. Penambhan tenaga kerja akan terus meningkatkan output
tergantung dari seberapa cepat terjadinya the law of deminising return (TLDL)
cepat atau lambatnya proses TLDL ditentukan oleh kualitas SDM dan keterkaitan
nya dengan kemajuan teknologi produksi.
3. Teknologi
Penggunaan teknologi yang semakin tinggi sangat memacukan
pertumbuhan ekonomi, salah satu konsep yang diajukan adalah penggunaan
teknologi tepat guna. dengan penggunaan
teknologi ini, manusia dapat memanfaat kan secara optimal apa yang ada dalam
diri dan lingkungan nya. Kelebihan penggunaan teknologi tepat guna adalah
ditekan nya pemborosan penggunaan SDA atau energi dalam proses produksi
4. Uang
Dalam perekonomian modern, uang memegang peranan dan
fungsi sentral. Uang bagi perekonomian ibarat darah dalam tubuh manusia. Makin
banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin besar output yang
dihasilkan tetapi dengan jumlah uang yang sama dapat dihasilkan output yang
lebih besar jika penggunaan nya efisien, Uang sangat akan memberi kontribusi
pertumbuhan ekonomi, yang penggunaan yang sangat efisien tingkat efisiensi
penggunaan uang juga sangat ditentukan oleh tingkat efisiensi perbankan.
5. Manajemen
Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk
memperoleh perekonomian modern, terutama bagi perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme pasar . sistem
manajemen uyang baik jauh lebih berguna dibandingbarang modal yang banyak, uang
yang berlimpah dan teknologi tinggi.
6. Kewirausahaan (enterpreneurship)
Kewirausahaan adalah kemampuan dan keberanian mengambil
resiko guna memperoleh keuntungan perjiraan yang matang bahwa input yang
dikombinasikan nya akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat
. kemampuan mengkombinasikan input dapat disebut sebagai kemampuan inovasi
7. Informasi
Pentingnya informasi sebagai syarat agar pasar berfungsi
sebagai alat alokasi sumberdaya ilmiah efisien. Kegagalan pasar merupakan
akibat tidak dipenuhinya informasi yang sempurna dan seimbang. Semakin banyak,
semakin benar dan semakin seimbang informasi para pelaku ekonomi dapat
mengambil keputusan dengan lebih cepat dan lebih baik. dengan sumber daya
dihasilkan output yang lebih banyak karena informasi sangat menunjang
pertumbuhan ekonomi.
VI.
Kebijakan Pemerintah terhadap Penentu Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan
ekonomi Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah yang memiliki peran
penting karena pemerintah menjalankan kekuasaan negara. Berikut kita akan bahas
beberapa kebijakan – kebijakan pemerintah dalam faktor penentu pertumbuhan
ekonomi Indonesia.
1.
Kebijakan
Fiskal terhadap Kesempatan Kerja bagi
Tenaga Kerja
Menurut
Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang
relatif serius. Melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat ditambah dan
langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga
kerja.
Di bidang
perpajakan, langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan.
Pengurangan pajak pendapatan ini akan menambah kemampuan masyarakat untuk
membeli barang dan jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat.
Selanjutnya,
pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan
pengeluaran pemerintah – untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya
maupun untuk menambah investasi pemerintah
Secara umum
tujuan pelaksanaan kebijakan fiskal ialah untuk menentukan arah, tujuan, dan
prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan
Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang pada gilirannya akan meningkatkan
kemakmuran masyarakat. Tujuan tersebut ditempuh dengan:
a.
Meningkatkan laju investasi.
b.
Meningkatkan kesempatan kerja.
c.
Mendorong investasi optimal secara
sosial.
d.
Meningkatkan stabilitas di tengah
ketidakstabilan ekonomi internasional.
2.
Kebijakan
Moneter terhadap Uang dan Tenaga Kerja.
Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang
berkaiatan dengan uang. kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah
dalam hal ini bank sentral (di Indonesia bernama Bank Indonesia) untuk mengatur
ketersediaan uang yang beredar demi kestabilan keuangan dan perekonomian
(moneter) negara. Cara menstabilkan keuangan yang beredar dimasyarakat bisa menggunakan
instrumen-instrumen kebijakan ekonomi, diantara instrumen-instrumen tersebut
adalah kebijakan diskonto, sario cadangan minimum, dan maksimum pemberian
kredit, dan moral suasion. Dengan begini jumlah uang yang beredar di masyarakat
dapat dikontrol. Perubahan jumlah uang yang beredar di masyarakat diharapkan
dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi masyarakat dan nasional. Kebijakan
moneter dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan kesempatan dan penyerapan
tenaga kerja, perbaikan neraca pembayaran, dan kestabilan harga di pasaran.
3.
Produsen
– produsen yang menghasilkan substitusi impor barang baku dan barang modal.
Produsen – produsen lokal yang dapat menghasilkan
substitusi impor barang baku dan barang modal itu sangat bagus karena dapat
merangsang geliat industri hulu dan penunjang juga dapat menekan defisit neraca
perdagangan. Peningkatan subtitusi impor oleh produk lokal kemungkinan terpengaruh
pembatasan ekspor bahan mentah. Kebijakan ini mendorong produsen mengalihkan
penjualan ke industri domestik, sehingga pembelian dari luar negeri berkurang.
Kemudian pemerintah memberikan usul insentif khusus untuk mendorong penumbuhan
industri subtitusi impor. Harus ada peningkatan kinerja industri karena sektor
ini menghasilkan bahan baku yang diserap industri andalan maupun pendukung.
VII.
Perubahan Struktur Ekonomi dan Dampak terhadap rakyat
Indonesia
Perubahan
Struktur Ekonomi
Perubahan struktur
ekonomi pada umumnya transformasi struktural. Yang didefinisikan sebagai suatu rangkaian
perubahan yang saling terkait satu sama lainnya dalam komposisi permintaan
agregat , perdagangan luar negeri(ekspor- Impor), penawaran agregat (produksi
dan penggunaan faktor-faktor produksi yang diperlukan guna mendukung proses
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ada 2 teori utama yang
umum digunakan dalam menganalisa perubahan struktur ekonomi, yaitu :
·
Teori
Lewis (Migrasi)
Membahas proses
pembangunan yang terjadi dipedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan
perekonomian modern diperkotaan dengan industri sebagai sektor utama.
·
Teori
Horis Chenery (Teori Transformasi Struktural)
Proses trasformasi
struktural akan mencapai taraf yang paling cepat bila pergeseran pola
permintaan domestik kearah output industri manufaktur diperkuat oleh perubahan
yang serupa dalam komposisi pedagangan luar negeri (ekspor).
Dampak perubahan struktur ekonomi terhadap rakyat Indonesia
Terdapat
beberapa dampak bagi rakya yang terjadi akibat perubahan struktur ekonomi
diantaranya sebagai berikut:
1)
Pengangguran
struktural. Penganguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan dari
perubahan struktural ekonomi, misalnya dari ekonomi yang bersifat agraris
bergeser ke ekonomi industri. Pergeseran ini lebih menitikberatkan penyesuaian
karakter dan budaya pekerja sektor industri. Untuk mengatasi pengangguran
strukturaldiperlukan berbagai langkah seperti pengadaan pendidikan dan
pelatihan dan sebagai persiapan untuk berkarier pada pekerjaan yang baru.
Meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada, dan mendirikan industri
yang bersifat padat karya, sehingga mampu menampung tenaga kerja yang
menganggur.
2)
Perubahan
struktur dari struktur agraris berubah ke struktur industri. Memiliki dampak
negatif yaitu berkurangnya lahan pertanian yang digantikan dengan industri.
VIII.
CONTOH KASUS
Indonesia's GDP growth slows to 4.9% in Q4
7 Februari 2017
JAKARTA
• Indonesia's gross domestic product grew 4.94 per cent in the fourth quarter
to mark the slowest pace since the opening three months of last year, as household
consumption cooled and government spending contracted, data showed yesterday.
South-east
Asia's largest economy also faces uncertainty surrounding US policies under
President Donald Trump and in one of its other main trading partners China,
even as a spate of interest rate cuts last year should start to pay dividends
by supporting investment.
Indonesia's
economy grew 4.94 per cent on an annual basis in October to December, data from
the statistics bureau showed, compared with 5.01 per cent in the preceding
quarter.
The
growth rate was below the median forecast of a Reuters poll of 5.07 per cent.
GDP
expanded 5.02 per cent last year, up from a revised 4.88 per cent in 2015, the
bureau also said. The poll had expected a full-year growth rate of 5.03 per
cent.
The
government originally set a 5.3 per cent growth target, but near the end of the
year, officials said growth might only be 5 per cent.
Growth
in the fourth quarter was helped by firmer commodity prices that increased
exports, while government spending and investment contracted.
Meanwhile,
the government spent 223.4 trillion rupiah less than planned last year, taking
a toll on GDP expansion. "While we think the worst is now over, with
commodity prices likely to remain depressed and policymakers running out of
scope to stimulate the economy further, we expect growth to remain stuck at
around 5 per cent over the next couple of years," Mr Gareth Leather, an
economist at Capital Economics, said in a report.
The
central bank, which has cut key interest rates six times last year to help
growth, may have limited room to boost growth this year, as it expects
inflationary pressure at home amid global uncertainties, mainly from the US.
Bank
Indonesia (BI) is taking a "cautiously accommodative" monetary stance,
from its previous bias toward easing, Governor Agus Martowardojo said last
Friday.
BI cut
its benchmark rate by a total of 150 basis points to 4.75 per cent.
The
government set its economic growth target this year at 5.1 per cent, though it
is describing this as conservative. Ten analysts in a Reuters poll last week
gave a median forecast of 5.2 per cent for growth this year.
Analisis kasus
Menurut kami apa yang dilakukan pemerintah dan BI sudah
tepat dalam hal mengendalikan pertumbuhan ekonomi indonesia. Dari kasus di atas
kita dapat melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada quartal ke-4 mengalami
laju pertumbuhan paling lamban sejak pembukaan 3 bulan tahun terakhir, hal itu karena
konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah dibatasi.
Perkembangan
ekonomi 4,94% pada Oktober sampai Desember lebih kecil dibandingkan pada
quartel sebelum sebesar 5,01% pada tahun 2015 PDB tumbuh sebesar 5,02% dari
tahun lalu sebesar 4,88% . Awalnya pemerintah menetapkan 5,3 % pertumbuhan
tetapi mendekati akhir tahun PDB hanya naik 5% .
Peningkatan
5 % dikarenakan pengeluaran indonesia
yang kurang dari 223,4 triliun dan pemerintah menerapkan kebijakan tetap pada
angka 5%. Bank sentral yang telah memangkas suku bunga acuan sebesar 6x untuk
membantu pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi akan terhambat karena
inflasi dan tidak kepastian global terutama amerika serikat. Oleh karena itu BI
telah melakukan tindakan dengan
pemangkasan suku bunga acuan.
Referensi
